Oleh: Hasanah, S.Pd
Hajatan lima tahunan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Bengkulu akan digelar pada 18 Juli 2026 mendatang. Tiga kandidat terbaik telah lolos verifikasi dan berkasnya sudah dikirim ke PWI Pusat. Mereka adalah petahana Marsal Abadi, SE (Harian Rakyat Bengkulu), Doni Aftarizal, SH (Radar Utara), dan Iyud Dwi Mursito, M.Pd (Iko Bengkulu).
Kapasitas ketiga kandidat sebagai wartawan berpengalaman tidak diragukan lagi. Mereka telah menekuni profesi jurnalistik selama bertahun-tahun dan telah mengantongi sertifikat Uji Kompetensi Wartawan (UKW) dari Dewan Pers.
Daftar Pemilih Tetap (DPT) dari PWI Pusat juga telah ditetapkan. Sebanyak 134 anggota PWI yang memiliki hak pilih akan menentukan Ketua PWI Provinsi Bengkulu periode 2026–2031. Para pemilih berasal dari berbagai jenjang kompetensi UKW, mulai dari Muda, Madya, hingga Utama.
Menjelang Konferprov, suasana semakin dinamis. Perbincangan dan diskusi terjadi di berbagai kalangan wartawan. Masing-masing berharap kandidat yang didukung dapat meraih kemenangan dan memimpin PWI Provinsi Bengkulu selama lima tahun ke depan.
Setiap kandidat tentu memiliki strategi dan basis pendukung, baik dari wartawan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Dukungan awal sebagai syarat minimal 20 persen pencalonan telah dikantongi masing-masing kandidat. Mereka optimistis dapat meraih dukungan berdasarkan komunikasi dan hubungan yang telah terjalin.
Hal tersebut merupakan sesuatu yang wajar dalam kehidupan demokrasi. Hak untuk memilih dan dipilih dijamin oleh undang-undang. Namun, belakangan muncul bisik-bisik mengenai adanya pihak tertentu yang diduga ingin memengaruhi pilihan anggota melalui pola-pola lama atau “petunjuk Pasirah”.
Apakah cara seperti itu masih relevan? Rasanya tidak lagi. Seperti ungkapan, “Setiap orang ada masanya dan setiap masa ada orangnya.” Setiap wartawan memiliki hak menentukan pilihan sesuai hati nurani. Mereka tentu akan memilih sosok yang diyakini mampu membawa perubahan dan menjawab tantangan organisasi di tengah dinamika geopolitik serta tuntutan efisiensi saat ini, bukan semata karena adanya tekanan atau intervensi.
Siapa pun yang nantinya mendapat amanah memimpin PWI Provinsi Bengkulu harus mampu membuktikan seluruh janji dan visi yang disampaikan saat Konferprov. Para anggota tentu akan menagih realisasi dari komitmen tersebut.
Tugas Ketua PWI ke depan tidaklah ringan. Ketua terpilih harus mampu merangkul seluruh anggota, memperkuat koordinasi, menjaga hubungan baik dengan pemerintah tanpa kehilangan sikap kritis sebagai fungsi kontrol sosial pers, serta membenahi administrasi organisasi, mulai dari kartu anggota, UKW, hingga peningkatan kemampuan di bidang teknologi informasi dan digital.
Selain itu, kondisi gedung dan fasilitas PWI yang membutuhkan pembenahan juga menjadi pekerjaan rumah yang harus mendapat perhatian. Ketua PWI juga dituntut aktif mewakili organisasi dalam berbagai kegiatan resmi, baik yang diselenggarakan DPRD Provinsi, Pemerintah Provinsi, maupun lembaga lainnya.
Sebagai organisasi wartawan tertua di Indonesia yang memiliki sejarah panjang dalam perjuangan bangsa, PWI merupakan mitra strategis pemerintah dalam mendorong kemajuan daerah. Karena itu, seluruh anggota diharapkan terus berperan aktif dalam berbagai kegiatan, baik di tingkat lokal maupun nasional sesuai agenda PWI Pusat.
Yang tidak kalah penting, Ketua PWI terpilih harus mampu membuka jalan bagi peningkatan kesejahteraan anggota serta menjaga soliditas organisasi agar marwah dan martabat PWI tetap terpelihara.
Penulis adalah Hasanah, S.Pd, Pengurus PWI Provinsi Bengkulu Bidang Pendidikan.
Transformasi Digital NU Lewat Digdaya Persuratan, Prof. Khairuddin: Mari Dukung di Ajang Internasional
Massa bergerak, Martir dan Liku Demokrasi Indonesia
Menanti Kabinet Helmi-mian
