- 1. Bantu Rakyat: BPJS Aktif dalam Hitungan Jam
- 2. Infrastruktur Jalan dan Jembatan: Anggaran Rp600 Miliar
- 3. Tak Sekadar Jalan Mulus: Penanganan Banjir di Rawa Makmur
- 4. Reformasi Pajak: Bayar Pajak Tanpa KTP Pemilik Lama
- 5. SADESAHE dan Kopi Merah Putih untuk Ketahanan Pangan
- 6. Pohon Asuh: Mendorong Kepemimpinan Ekologis
- Target 2027–2028: Dari Pembangunan Menuju Penyelesaian
Oleh: Anto Jeger – Jurnalis Bengkulu
DALAM ILMU KEBIJAKAN PUBLIK, terdapat jurang besar antara policy promise (janji kebijakan) dan policy outcome (hasil kebijakan). Gubernur Bengkulu Helmi Hasan bersama Wakil Gubernur Bengkulu Mian periode 2025–2030 tampaknya berupaya menjembatani jurang tersebut. Jika dilihat dari data dan dampak sosiologisnya, sejumlah program yang dijalankan tidak berhenti pada tataran seremonial, tetapi mulai diwujudkan dalam bentuk layanan yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Hasil survei Prisma Research & Strategy periode 22 Juni–2 Juli 2026 menjadi salah satu gambaran penilaian masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah. Tingkat kepuasan terhadap kinerja Gubernur Helmi Hasan tercatat sebesar 81,2 persen, sedangkan kepuasan terhadap Pemerintah Provinsi Bengkulu mencapai 72,8 persen. Indikator ketertiban dan keamanan lingkungan mencatat angka tertinggi sebesar 85,8 persen, disusul telekomunikasi 76,8 persen, fasilitas kesehatan RSUD 71,8 persen, dan pendidikan 71,3 persen.
Hasil survei tersebut menempatkan Helmi Hasan dalam daftar 10 gubernur terbaik se-Indonesia. Ia juga meraih detikSumatera Awards 2026 kategori Inovasi Penggerak Konektivitas Antarwilayah di Jakarta pada 28 Agustus 2026.
1. Bantu Rakyat: BPJS Aktif dalam Hitungan Jam
Program Bantu Rakyat menjadi salah satu program unggulan yang didorong sejak 100 hari kerja pertama setelah retret di Magelang pada Maret 2025.
Program ini tidak hanya berbentuk janji. Warga Kecamatan Lubuk Sandi, Kabupaten Seluma, bernama Ezi, menjadi salah satu contoh penerapannya. Pada 8 April 2025, anaknya jatuh sakit dan harus menjalani perawatan di RS Gading Medika, sementara kepesertaan BPJS Kesehatan belum dimiliki.
Setelah melaporkan kondisi tersebut kepada tim Unit Reaksi Cepat (URC) Bantu Rakyat, kepesertaan BPJS anaknya disebut langsung aktif dalam hitungan jam sehingga dapat digunakan untuk berobat.
Selain itu, pemerintah provinsi menggulirkan layanan ambulans gratis di desa dan kelurahan serta program sekolah gratis tanpa pungutan.
Dari perspektif pelayanan publik, langkah tersebut mencerminkan upaya meningkatkan responsivitas birokrasi, dengan kecepatan pelayanan sebagai salah satu unsur penting dalam memperluas akses masyarakat terhadap layanan dasar.
2. Infrastruktur Jalan dan Jembatan: Anggaran Rp600 Miliar
Pemerintah Provinsi Bengkulu mengalokasikan sekitar Rp600 miliar dari APBD untuk pembangunan dan penanganan jalan serta jembatan, yang disinkronkan dengan pemerintah kabupaten dan kota.
Salah satu proyek yang mendapat perhatian adalah Jembatan Matan sepanjang 100 meter di Kabupaten Seluma, dengan nilai pembangunan Rp16 miliar. Jembatan tersebut diresmikan pada 6 Februari 2026.
Jembatan dengan konstruksi beton bertulang itu diharapkan memperlancar mobilitas warga. Perjalanan yang sebelumnya mengharuskan masyarakat memutar hingga satu jam kini dapat ditempuh dalam hitungan menit. Sejumlah anggota DPRD menyebut pembangunan jembatan tersebut sebagai langkah bersejarah bagi masyarakat setempat.
Sementara itu, aksi Tebas Bayang yang dilakukan Helmi Hasan pada 11 Maret 2025 juga menjadi perhatian publik. Saat itu, gubernur turun langsung memangkas rumput liar di median Jalan Lingkar Barat. Aksi tersebut kemudian viral dan menjadi simbol kehadiran pemimpin di lapangan.
Kepala Dinas PUPR Provinsi Bengkulu Tejo Suroso merinci, pada tahun anggaran 2025 penanganan dilakukan terhadap 22 ruas jalan dengan total panjang 190,86 kilometer. Nilai anggarannya mencapai Rp514.034.781.611 dan tersebar di 10 kabupaten/kota.
Alokasi terbesar di antaranya berada di Kabupaten Bengkulu Tengah, yakni empat ruas sepanjang 54,67 kilometer dengan anggaran Rp161,2 miliar. Kabupaten Rejang Lebong mendapat penanganan empat ruas sepanjang 51,58 kilometer dengan anggaran Rp108,5 miliar, sedangkan Kabupaten Seluma mencakup tiga ruas sepanjang 33,83 kilometer dengan anggaran Rp76,9 miliar.
Untuk tahun anggaran 2026, direncanakan penanganan 12 ruas jalan sepanjang 32,612 kilometer dengan nilai rencana anggaran biaya (RAB) Rp119,6 miliar. Program tersebut difokuskan pada penanganan longsor dan kelanjutan rekonstruksi jalan.
Beberapa proyek yang direncanakan meliputi ruas Lebong Air Dingin–Muara Aman sepanjang 6,5 kilometer dengan anggaran Rp24,7 miliar, ruas Padang Serai–Pasar Ngalam di Seluma sepanjang 7,1 kilometer dengan anggaran Rp20,2 miliar, serta Jalan Kalimantan di Kota Bengkulu sepanjang 2,7 kilometer dengan anggaran Rp19,2 miliar.
Di Kabupaten Bengkulu Utara, penanganan direncanakan mencakup tiga ruas sepanjang 6,5 kilometer dengan anggaran Rp24,9 miliar.
3. Tak Sekadar Jalan Mulus: Penanganan Banjir di Rawa Makmur
Penanganan Jalan Rawa Makmur sepanjang dua kilometer dengan anggaran Rp20 miliar mulai dikerjakan pada Selasa, 13 Oktober 2026. Proyek ini tidak hanya menyasar perbaikan permukaan jalan, tetapi juga berkaitan dengan penataan sistem tata air di kawasan perkotaan.
Wilayah yang membentang dari Gang Tanggul–Jembatan Kembar hingga SPBU Rawa Makmur merupakan kawasan dataran rendah dengan sistem drainase yang dinilai belum memadai.
Karena itu, peninggian badan jalan yang disertai perbaikan drainase terintegrasi diharapkan dapat membantu mengurangi risiko genangan dan banjir.
“Bismillahirrahmanirrahim, pekerjaan Jalan Rawa Makmur ini kita mulai. Ini komitmen melalui program Bantu Rakyat. Rakyat ingin jalan mulus dan drainase bagus,” kata Helmi Hasan, didampingi Sekda Provinsi Bengkulu Herwan Antoni dan Kepala Dinas PUPR Tejo Suroso.
4. Reformasi Pajak: Bayar Pajak Tanpa KTP Pemilik Lama
Di bidang pelayanan perpajakan kendaraan, Pemprov Bengkulu menerbitkan Surat Edaran Bapenda Nomor B.900.1.13.1/429/BAPENDA.III/2026 pada April 2026.
Melalui kebijakan tersebut, pembayaran pajak tahunan kendaraan tidak lagi diwajibkan melampirkan KTP pemilik lama. Masyarakat cukup menunjukkan STNK asli, KTP pihak yang menguasai kendaraan, serta surat pernyataan kesanggupan melakukan balik nama pada tahun berikutnya.
Kebijakan ini ditujukan untuk menjawab keluhan masyarakat, khususnya pemilik kendaraan bekas yang kesulitan memenuhi persyaratan administrasi karena tidak lagi memiliki akses terhadap identitas pemilik sebelumnya.
Selain mempermudah pelayanan, kebijakan tersebut diharapkan dapat mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
5. SADESAHE dan Kopi Merah Putih untuk Ketahanan Pangan
Di sektor pertanian, program SADESAHE atau Satu Desa Satu Hektare Jagung diikuti 1.298 desa dengan total luas lahan yang disebut mencapai 1.299 hektare.
Dalam program tersebut, Desa Tanah Hitam di Kabupaten Bengkulu Utara meraih juara pertama dengan hadiah Rp1 miliar. Juara kedua diraih Desa Pelajaran II di Kabupaten Kaur dengan hadiah Rp500 juta, sedangkan juara ketiga diraih Desa Ulak Lebar di Kabupaten Bengkulu Selatan dengan hadiah Rp250 juta.
Program lainnya adalah Kopi Merah Putih. Bengkulu disebut berada di peringkat kelima nasional dalam produksi kopi, dengan produksi sekitar 55 ribu ton per tahun.
Pada saat yang sama, Bengkulu memperoleh dukungan pendanaan global sebesar Rp23,55 miliar atau setara USD 1,45 juta untuk program perhutanan sosial di tujuh daerah.
Kedua program tersebut menjadi bagian dari upaya mendorong sektor pertanian dan perkebunan sebagai penopang ekonomi masyarakat sekaligus memperkuat pengelolaan sumber daya alam.
6. Pohon Asuh: Mendorong Kepemimpinan Ekologis
Di bidang lingkungan, Helmi Hasan disebut menjadi gubernur pertama yang mengikuti skema Pohon Asuh di kawasan hutan lindung Lemo Nakai, Kabupaten Bengkulu Utara, dan Air Tenam, Kabupaten Bengkulu Selatan.
Melalui program ini, donasi sebesar Rp200 ribu per tahun digunakan untuk mendukung patroli dan upaya perlindungan hutan.
Pohon-pohon berdiameter 60–150 sentimeter yang membutuhkan waktu puluhan tahun untuk tumbuh menjadi bagian dari ekosistem yang perlu dijaga. Sebaliknya, penebangan ilegal dapat merusak keberadaan pohon besar tersebut dalam waktu singkat.
Program Pohon Asuh menjadi salah satu pendekatan yang menghubungkan partisipasi masyarakat dengan upaya pelestarian lingkungan.
Target 2027–2028: Dari Pembangunan Menuju Penyelesaian
Rapat pemaparan Rencana Pembangunan 2027 di Balai Raya Semarak, Selasa, 13 Oktober 2026, dipimpin Gubernur Helmi Hasan dan dihadiri Sekda Herwan Antoni serta seluruh kepala organisasi perangkat daerah (OPD).
Pertemuan tersebut menegaskan kelanjutan sejumlah program pembangunan, termasuk infrastruktur jalan, layanan kesehatan, pendidikan, dan penyediaan air bersih.
Jalan Mulus Berlanjut hingga 2028
“Pembangunan infrastruktur jalan dan perbaikan jembatan akan terus menjadi perhatian,” tegas Helmi.
Pemprov Bengkulu menargetkan penyelesaian penanganan 82 ruas jalan provinsi sepanjang 1.330,165 kilometer sesuai SK Gubernur yang dalam naskah disebut bernomor D.468.DPUTR Tahun 2022. Target penyelesaian ditetapkan pada 2028.
Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) menegaskan bahwa penyelesaian pembangunan tidak hanya menyangkut pekerjaan fisik, tetapi juga penyelesaian keuangan, administrasi aset melalui Kartu Inventaris Barang (KIB) A dan KIB D, serta legalitas aset.
Berdasarkan data BKAD per 5 Oktober 2026, sebanyak 68 bidang tanah di Kabupaten Bengkulu Selatan sedang menjalani proses sertifikasi hak pakai dengan luas total 272.819 meter persegi. Selain itu, terdapat 110 bidang yang berpotensi menjadi aset jalan di Kota Bengkulu dan sedang menjalani proses cleansing atau penertiban data aset.
Peta jalan BKAD membagi tahapan penyelesaian menjadi tiga periode.
Pada 2026, pemerintah menargetkan penyelesaian 68 bidang tanah. Pada 2027, penanganan diperluas ke empat kabupaten dengan total panjang jalan 635,850 kilometer, meliputi Bengkulu Utara sepanjang 358,180 kilometer, Mukomuko 96,220 kilometer, Bengkulu Tengah 100,350 kilometer, dan Lebong 81,100 kilometer.
Selanjutnya, pada 2028, penyelesaian diarahkan ke empat kabupaten lainnya dengan total panjang 532,116 kilometer. Rinciannya, Seluma sepanjang 175,831 kilometer, Rejang Lebong 125,700 kilometer, Kepahiang 119,550 kilometer, dan Kaur 111,035 kilometer.
Revitalisasi RSUD M. Yunus pada 2027
Di sektor kesehatan, Helmi menyampaikan rencana revitalisasi RSUD M. Yunus pada 2027.
“Insyaallah revitalisasi RSUD M. Yunus akan berjalan. Pelayanan harus lebih manusiawi,” kata Helmi.
Revitalisasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas fasilitas dan pelayanan kesehatan bagi masyarakat Bengkulu.
Sekolah Lebih Nyaman pada 2027
Di bidang pendidikan, Pemprov Bengkulu juga merencanakan pembangunan toilet sekolah serta penyediaan kipas angin dan dispenser untuk sekolah-sekolah yang membutuhkan, khususnya di wilayah bersuhu panas.
“Sekolah-sekolah toiletnya akan dibangun. Kipas angin juga untuk sekolah yang wilayahnya panas ditargetkan akan mendapatkan kipas angin dan dispenser,” kata Helmi.
Program tersebut menyasar sekolah menengah atas (SMA), sekolah menengah kejuruan (SMK), dan sekolah luar biasa (SLB).
SPAM Regional Kobema Berkapasitas 400 Liter per Detik
Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Kobema berkapasitas 400 liter per detik juga menjadi salah satu proyek strategis penyediaan air bersih.
Proyek yang dimulai sejak 2019 dan dikerjakan Balai Wilayah Sungai VIII tersebut kini memasuki tahap uji produksi dan uji alir.
SPAM Kobema dirancang untuk melayani 38.014 sambungan rumah (SR) di Kota Bengkulu, Kabupaten Bengkulu Tengah, dan Kabupaten Seluma.
Hingga Oktober 2026, jumlah sambungan yang disebut telah terpasang mencapai 11.361 SR, terdiri atas 3.500 SR di Kota Bengkulu, 5.500 SR di Bengkulu Tengah, dan 2.361 SR di Seluma.
Gubernur Helmi Hasan menegaskan, “Kami tidak ingin hanya sekadar memimpin, tetapi benar-benar bekerja untuk rakyat. Setiap kebijakan harus berdasarkan kebutuhan masyarakat.”
Berbagai program tersebut memperlihatkan arah pembangunan yang mencakup pelayanan kesehatan, infrastruktur, kemudahan administrasi, pertanian, pelestarian lingkungan, pendidikan, dan penyediaan air bersih.
Dari aktivasi BPJS hingga pembangunan jalan, dari SPAM Kobema hingga peningkatan fasilitas sekolah, keberhasilan program-program itu pada akhirnya bergantung pada konsistensi pelaksanaan, ketepatan sasaran, serta manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat.
Sebab, pembangunan bukan hanya tentang infrastruktur yang berdiri atau program yang diluncurkan, melainkan juga tentang kepercayaan publik yang tumbuh ketika kebijakan mampu menjawab kebutuhan warga.
(**)
Dari Ciss ke Dana Jurnalisme, Jalan Baru Menjaga Independensi Wartawan
Benarkah Warga Enggano Kelaparan (1)
Di Balik Tagihan Hosting yang Belum Dibayar UMKM Media
