Di Balik Tagihan Hosting yang Belum Dibayar UMKM Media
Oleh Oktaliansyah
Pagi itu saya belum membuka portal berita.
Saya justru membuka satu per satu balasan WhatsApp yang masuk setelah sistem mengirim pengingat perpanjangan domain dan hosting kepada para pelanggan.
Jawabannya hampir seragam.
“Wah, sekarang biayanya sudah naik ya, Bang?”
“Kalau tidak salah tahun lalu sekitar Rp798 ribu.”
“Mohon bersabar dulu, Pak. Kami masih menunggu pencairan anggaran.”
Lalu ada satu kalimat yang membuat saya berhenti menggulir layar.
“Belakangan ini iklan memang sedang sepi, Bang.”
Sebagian bahkan tidak membalas sama sekali.
Saya menutup ponsel beberapa saat.
Saya mengenal hampir semua pengirim pesan itu. Ada yang sudah menjadi pelanggan selama satu tahun, tiga tahun, bahkan hampir lima tahun. Sama seperti saya, mereka adalah UMKM Media. Mereka bukan tipe orang yang sengaja mencari alasan untuk menunda pembayaran.
Mereka memang sedang kesulitan.
Saya menjalankan dua usaha yang saling berkaitan. Satu perusahaan media, satu lagi bergerak di bidang pengembangan website, hosting, dan pemeliharaan sistem digital. Sebagian besar pelanggan kami juga merupakan perusahaan media.
Posisi itu membuat saya melihat sesuatu yang mungkin luput dari perhatian banyak orang.
Krisis media tidak selalu dimulai dari ruang redaksi yang kosong atau berhentinya penerbitan berita.
Kadang, gejala pertama justru muncul dari tagihan hosting yang tak kunjung dibayar.
Dalam dua tahun terakhir, data internal kami menunjukkan lebih dari seratus website di Bengkulu dan sekitarnya tidak diperpanjang. Mayoritas merupakan website media.
Alasannya hampir selalu sama.
Belum ada pencairan anggaran.
Pendapatan iklan menurun.
Keuangan perusahaan sedang ketat.
Awalnya saya mengira ini hanya persoalan beberapa pelanggan.
Namun ketika jumlahnya terus bertambah, saya mulai menyadari bahwa persoalannya jauh lebih besar daripada sekadar biaya domain dan hosting.
UMKM Media sedang terjepit dari dua sisi.
Belanja iklan swasta terus bergeser ke media sosial dan platform digital yang menawarkan biaya promosi lebih murah dengan jangkauan yang lebih terukur.
Pada saat yang sama, efisiensi anggaran pemerintah ikut mengurangi belanja publikasi yang selama bertahun-tahun menjadi salah satu sumber pendapatan media daerah.
Ruang bernapas pun semakin sempit.
Yang dipangkas bukan hanya biaya liputan.
Pembayaran server ditunda.
Website tidak diperpanjang.
BPJS Menunggak.
Sebagian perusahaan mulai mengurangi jumlah karyawan.
Dari balik layar komputer, saya menyaksikan semua itu lebih awal.
Bagi banyak orang, website hanyalah sebuah alamat di internet.
Bagi saya, website adalah denyut nadi sebuah perusahaan media.
Jika biaya hosting yang nilainya bahkan belum mencapai satu juta rupiah per tahun saja mulai sulit dibayar, berarti persoalan yang dihadapi jauh lebih dalam.
Dampaknya menjalar ke mana-mana.
Vendor kehilangan pemasukan.
Programmer kehilangan proyek.
Percetakan kehilangan pelanggan.
Freelancer kehilangan klien.
Ketika satu sektor melemah, sektor lain ikut terdampak.
Di tengah situasi itu, Ketua JMSI Provinsi Bengkulu, Dedy Hardiansyah Putra, mengingatkan bahwa kondisi ini harus menjadi momentum perubahan.
“Media tidak bisa lagi hanya mengandalkan satu sumber pendapatan. Mereka harus menemukan model bisnis baru, memanfaatkan teknologi, dan beradaptasi dengan perubahan perilaku pembaca.”
Pandangan itu sulit dibantah.
Namun transformasi tidak pernah terjadi dalam semalam.
Sementara tagihan tetap datang.
Server harus tetap menyala.
Internet harus tetap aktif.
Wartawan tetap harus menerima gaji.
Di sisi lain, Ketua MOI Provinsi Bengkulu, Kartono Hady, menyampaikan kekhawatiran yang lebih serius.
“Sejumlah perusahaan media mulai mengalami kesulitan membayar gaji wartawan, bahkan ada yang menunggak iuran BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.”
Jika kondisi itu terus berlangsung, yang dipertaruhkan bukan hanya keberlangsungan perusahaan, melainkan juga masa depan profesi jurnalis di daerah.
Padahal media lokal atau biaya saya sebut UMKM Media, memiliki peran yang tidak tergantikan.
Mereka meliput rapat DPRD yang mungkin tak pernah menjadi perhatian media nasional.
Mereka memberitakan jalan desa yang rusak.
Mereka menulis tentang petani, nelayan, sekolah, puskesmas, hingga pelayanan publik yang menjadi denyut kehidupan masyarakat sehari-hari.
Jika media-media itu hilang satu per satu, siapa yang akan mencatat semuanya?
Setelah membaca kembali pesan-pesan WhatsApp itu, saya mulai bertanya pada diri sendiri.
Apakah ini benar-benar akhir bagi UMKM Media?
Ataukah kita sedang menyaksikan sebuah proses perubahan yang tak terhindarkan?
Hampir setiap industri pernah mengalami masa ketika hanya pelaku yang mampu beradaptasi yang dapat bertahan.
Dunia ritel mengalaminya.
Transportasi mengalaminya.
Perbankan pun pernah melewati fase serupa.
Barangkali industri media sedang berada di persimpangan yang sama.
Media yang selama ini bergantung pada satu sumber pendapatan dipaksa mencari cara baru.
Media yang hanya mengejar kuantitas berita dituntut menghadirkan kualitas.
Media yang lambat memanfaatkan teknologi harus mulai berbenah.
Tidak semua akan mampu melewatinya.
Sebagian mungkin berhenti.
Sebagian lain akan bertahan dengan wajah yang berbeda.
Seleksi alam dalam dunia usaha memang terdengar keras.
Namun sejarah menunjukkan bahwa hampir setiap krisis selalu melahirkan pelaku yang lebih efisien, lebih kreatif, dan lebih profesional.
Pertanyaannya, apakah kita rela jika proses seleksi itu berlangsung tanpa memikirkan dampaknya terhadap ruang informasi publik?
Sebab media bukan sekadar perusahaan.
Media adalah salah satu pilar yang menjaga agar suara masyarakat tetap terdengar.
Saya masih menyimpan pesan-pesan WhatsApp dari pagi itu.
Kini saya tidak lagi melihatnya sekadar sebagai pengingat tagihan yang belum dibayar.
Pesan-pesan itu menjadi pengingat bahwa di balik sebuah website yang mati, mungkin ada ruang redaksi yang sedang berjuang tetap hidup.
Dan mungkin pula, di balik krisis ini, sedang berlangsung ujian besar yang akan menentukan seperti apa wajah UMKM Media beberapa tahun mendatang.
Apakah jumlahnya akan semakin sedikit karena banyak yang tumbang?
Ataukah justru lebih sedikit, tetapi jauh lebih sehat, lebih profesional, dan mampu berdiri di atas kaki sendiri?
Waktu yang akan menjawabnya.
Penulis adalah Wartawan dan Owner Alaku.id
Merinding di Bank, Ketika Indonesia Raya Menggema di Tengah Layanan Publik
Fitnah Mobnas Gubernur Nunggak Pajak, Dusta yang Berbahaya
Ketika Pungli Berani Berlindung di Balik Nama Aparat
