Analisis Arah Fiskal Gubernur Helmi Hasan (1)
Kurangi Belanja Konsumtif, Fokus Infrastruktur Publik
Catatan Zacky Antony
PEMERINTAHAN Gubernur Bengkulu Helmi Hasan, SE, dan Wakil Gubernur Mian belum genap dua tahun. Sejak dilantik menjadi Gubernur Bengkulu pada 20 Oktober 2025, Helmi Hasan melakukan perubahan cukup radikal terhadap arah fiskal daerah. Jika sebelumnya arah fiskal Bengkulu cenderung konsumtif, kini kebijakan anggaran lebih agresif diarahkan pada pembangunan infrastruktur publik.
Efisiensi besar-besaran, misalnya, terjadi pada pos belanja aparatur. Dokumen anggaran mencatat penghematan signifikan pada belanja konsumtif birokrasi. Belanja perjalanan dinas dipangkas hampir setengahnya, dari Rp155 miliar pada 2024 menjadi Rp80 miliar pada 2025.
Belanja pemeliharaan gedung kantor/dinas juga menyusut menjadi Rp12,7 miliar pada 2026, dari sebelumnya sebesar …. Penghematan serupa terjadi pada belanja iklan dan publikasi yang turun secara signifikan dari Rp7,7 miliar pada periode sebelumnya, atau mengalami penghematan hingga 86 persen.
Kebijakan fiskal daerah juga terlihat pada belanja alat tulis kantor (ATK). Jika sebelumnya anggaran belanja ATK mencapai Rp4 miliar hingga Rp6 miliar, pada era Helmi Hasan anggaran tersebut hanya dialokasikan sebesar Rp3 miliar. Bahkan, pada 2026, belanja ATK ditekan hingga Rp1,7 miliar. Sebagai perbandingan, pada 2024 belanja ATK mencapai Rp5,1 miliar.
Penurunan tajam pagu anggaran ini mengindikasikan adanya efisiensi besar-besaran. Kebijakan tersebut diduga turut dipengaruhi digitalisasi sistem surat-menyurat dan administrasi (paperless), serta pengalihan fokus belanja operasional ke sektor belanja modal infrastruktur.
Secara umum, hasil analisis internal Pemprov menyimpulkan bahwa tata kelola keuangan Provinsi Bengkulu telah bergeser dari pola consumptive spending (belanja aparatur dan seremonial) menuju productive investment (investasi produktif melalui belanja modal infrastruktur fisik).
Meskipun penyerapan anggaran pada 2026 hingga 31 Agustus masih tercatat rendah, yakni sebesar 24,86 persen, kondisi tersebut disebut sebagai implikasi teknis dari proyek konstruksi berskala besar yang sistem pembayarannya terkonsentrasi pada kuartal akhir tahun anggaran.
Pergeseran arah fiskal juga terlihat pada anggaran belanja makanan dan minuman rapat. Pagu anggaran konsumsi rapat internal kedinasan meningkat dari Rp12,34 miliar pada 2021 hingga mencapai titik tertinggi sebesar Rp15,36 miliar pada 2023.
Secara konsisten, sepanjang 2021–2024, anggaran belanja konsumtif untuk rapat kedinasan bertahan pada angka dua digit. Pada 2024, anggaran belanja makanan dan minuman rapat mencapai Rp13,4 miliar dengan realisasi Rp12,3 miliar. Sementara itu, pada 2023, anggaran tersebut menembus Rp15,3 miliar dengan realisasi Rp13,7 miliar.
Pada masa pemerintahan Gubernur Helmi Hasan dan Wakil Gubernur Mian, anggaran belanja makanan dan minuman rapat turun menjadi Rp5,7 miliar pada 2026. Dari jumlah tersebut, realisasi hingga Agustus 2026 baru mencapai Rp2,1 miliar.
Pos belanja makanan dan minuman tamu yang sebelumnya rata-rata berkisar Rp15 miliar hingga Rp16 miliar juga ditekan hingga di bawah dua digit. Pada 2025, belanja makanan dan minuman tamu hanya sebesar Rp8,5 miliar. Pada 2026, anggaran tersebut kembali ditekan hingga Rp4,7 miliar.
Pergeseran tersebut turut berkontribusi terhadap upaya penyehatan fiskal daerah. Terlebih jika dibandingkan dengan belanja makanan dan minuman jamuan tamu yang mencapai Rp19,2 miliar pada 2023 atau Rp18 miliar pada 2022.
Prioritas Infrastruktur Publik
Lalu, ke mana arah kebijakan fiskal daerah pada masa pemerintahan Gubernur Helmi Hasan dan Wakil Gubernur Mian?
Fokus prioritas anggaran Gubernur Helmi Hasan adalah pembangunan infrastruktur publik, khususnya jalan, jaringan, dan irigasi.
Sebelumnya, anggaran belanja modal untuk jalan, jaringan, dan irigasi paling tinggi tercatat sebesar Rp207,6 miliar pada 2023. Pada 2024, anggaran tersebut menyusut menjadi Rp200 miliar. Bahkan, pada 2022, anggaran belanja jalan, jaringan, dan irigasi hanya sebesar Rp89 miliar.
Pada tahun pertama pemerintahan Gubernur Helmi Hasan, anggaran untuk infrastruktur publik meningkat hingga lebih dari dua kali lipat dibandingkan alokasi pada tahun-tahun sebelumnya. Pada 2025, anggaran infrastruktur publik dialokasikan hingga Rp550 miliar. Sementara itu, pada 2026, anggaran tersebut ditetapkan sebesar Rp399 miliar.
Lonjakan anggaran belanja infrastruktur publik pada era Gubernur Helmi Hasan dan Wakil Gubernur Mian ini cukup menarik perhatian, terutama jika dibandingkan dengan kapasitas APBD Provinsi Bengkulu yang terbatas.
(Bersambung)
Kapolda Bengkulu Soal Maju Pilgub
Benteng, Komunitas, Suara Laut dan Pintu
Fitnah Mobnas Gubernur Nunggak Pajak, Dusta yang Berbahaya
