Analisis Arah Fiskal Gubernur Helmi Hasan (2)
Anggaran Perjalanan Dinas dan Hibah Dipangkas
Catatan Zacky Antony
RESTRUKTURISASI postur APBD Provinsi Bengkulu pada era pemerintahan Gubernur Helmi Hasan dan Wakil Gubernur Mian boleh dibilang dilakukan secara radikal. Selain menggeser arah fiskal yang sebelumnya cenderung konsumtif menjadi lebih agresif pada sektor publik, kebijakan anggaran juga diarahkan pada peningkatan belanja infrastruktur jalan, jaringan, irigasi, serta pengadaan ambulans.
Penghematan signifikan juga terjadi pada pos perjalanan dinas. Jika pada periode sebelumnya alokasi anggaran perjalanan dinas terus meningkat secara masif hingga mencapai puncaknya pada 2023 sebesar Rp161,3 miliar, pada masa kepemimpinan Gubernur Helmi Hasan terjadi rasionalisasi anggaran secara drastis.
Pagu anggaran perjalanan dinas dipangkas hampir setengahnya, atau sekitar 48,6 persen, menjadi Rp80,05 miliar. Hal ini mengindikasikan adanya kebijakan penghematan yang ketat untuk mengalihkan kapasitas fiskal daerah ke sektor prioritas, terutama pembangunan infrastruktur.
Memasuki 2026, anggaran perjalanan dinas kembali menurun menjadi Rp53,16 miliar. Sementara itu, realisasi hingga akhir Agustus baru mencapai 47,86 persen.
Kritik yang menyebut Gubernur Helmi Hasan kerap bepergian ke luar daerah tampaknya perlu dicermati dengan melihat data anggaran tersebut. Realisasi perjalanan dinas yang belum mencapai separuh pagu, meskipun tahun anggaran telah memasuki semester kedua, menunjukkan adanya pembatasan mobilitas birokrasi yang lebih selektif.
Sementara itu, pada pos belanja hibah juga terjadi pergeseran kebijakan secara fundamental. Jika pada periode pemerintahan sebelumnya belanja hibah dialokasikan dalam jumlah relatif besar, pada era pemerintahan Gubernur Helmi Hasan anggaran tersebut dikurangi secara selektif.
Kebijakan ini sejalan dengan upaya mengalihkan anggaran ke sektor yang dinilai bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat luas, seperti pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, serta pengadaan mobil ambulans.
Realisasi belanja hibah pada periode pemerintahan sebelumnya tercatat sebesar Rp33 miliar pada 2021 dan Rp30,8 miliar pada 2022. Angka tersebut mencapai puncaknya pada 2023, dengan realisasi sebesar Rp45,48 miliar. Sementara itu, realisasi belanja hibah pada 2024 mencapai Rp31 miliar.
Memasuki 2025 dan 2026, kebijakan APBD pada era pemerintahan baru menunjukkan perubahan. Anggaran hibah dialokasikan secara lebih selektif, yakni sebesar Rp8,2 miliar pada 2025 dan Rp7,4 miliar pada 2026.
Jika mencermati perubahan alokasi anggaran, baik untuk perjalanan dinas maupun hibah, terlihat bahwa arah kebijakan fiskal pemerintahan Gubernur Helmi Hasan dan Wakil Gubernur Mian semakin menitikberatkan pada sektor-sektor yang berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat, terutama pembangunan jalan, jaringan, dan jembatan.
(Bersambung)
AI dalam Perkuliahan: Inovasi Belajar atau Budaya Instan?
Ketika Janji Politik Tak Berakhir di Baliho
Boleh Menanam Ganja, Mengedar dan Narapidana Langsung Hirup Udara Segar
