Satu Tahun Helmi-Mian
Catatan Zacky Antony
HARI INI genap satu tahun pemerintahan Helmi Hasan – Mian sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu. Pemenang Pilkada 27 Novemer 2024 tersebut dilantik Presiden Prabowo pada tanggal 20 Februari 2025.
Tantangan Awal Kepemimpinan
Di awal masa kepemimpinan, Helmi Hasan – Mian menghadapi tantangan yang cukup berat. Helmi Hasan – Mian harus menghadapi kebijakan efisiensi anggaran. Hal ini menuntut perlunya pengetatan penggunaan anggaran. Pos-pos anggaran yang kurang penting dan tidak bersentuhan langsung dengan rakyat dipangkas seperti perjalanan dinas,
Efisiensi anggaran berdampak pada perputaran ekonomi. Karena itu, Helmi Hasan membuat prioritas dasar apa yang menjadi kunci menggerakkan perekonomian daerah. Yaitu infrastruktur. Anggaran APBD sebesar Rp 600 miliar diarahkan untuk membenahi infrastruktur jalan di Provinsi Bengkulu.
Di Tengah keterbatasan dana APBD, anggaran Rp 600 miliar tersebut tergolong besar. Dan diklaim sebegai yang terbesar dalam sejarah Provinsi Bengkulu pada pos Pembangunan jalan.
Tantangan berikutnya adalah akumulasi persoalan pendangkalan alur Pelabuhan Pulau Baai. Hal ini berdampak pada tersendatnya distribusi BBM akibat kapal tanker tidak bisa bongkar minyak karena tidak bisa masuk kolam Pelabuhan.
Dampaknya kelangkaan BBM terjadi di mana-mana. Hal ini mengganggu roda perekonomian. Tanpa BBM aktifitas berbagai bidang terhenti. Terutama transportasi. Pimpinan Pelindo bukan anak buah Gubernur. Mereka di bawah Kementerian BUMN.
Namun masalah ini akhirnya bisa teratasi setelah pemerintah pusat intervensi untuk mempercepat pengerukan alur Pelabuhan Pulau Baai. Presiden Prabowo menerbitkan Inpres Nomor 12 tahun 2025 tentang Upaya Penanganan Keadaan Tertentu Untuk Normalisasi pelayaran Pelabuhan Pulau Baai, Transportasi dan Logistik serta Percepatan Pembangunan di Pulau Enggano.
Rp 600 Miliar untuk Perbaikan Jalan
Waktu satu tahun terlalu singkat untuk mengukur keberhasilan kepemimpinan Gubernur Helmi Hasan dan Wakil Gubernur Mian. Masih tersisa waktu empat tahun bagi keduanya untuk mewujudkan janji-janji kampanye.
Meskipun demikian, perjalanan satu tahun terakhir bisa memberi gambaran arah Pembangunan apakah sudah on the track atau tidak. Dalam konteks Pembangunan infrastruktur jalan, misalnya, tentu tidak cukup waktu satu tahun untuk memperbaiki semua jalan provinsi yang rusak bertahun-tahun.
Namun setidaknya arah dan track menuju cita-cita jalan mulus tersebut sudah diletakkan. Estimasi biaya untuk memperbaiki jalan-jalan rusak se Provinsi Bengkulu membutuhkan dana sekitar Rp 2,5 triliun. Pada tahun pertama, Gubernur Helmi mengalokasikan Rp 600 miliar. Sisanya dibagi secara proporsional sisa empat tahun masa jabatan.
Fokus pemerintahan Helmi Hasan – Mian untuk membenahi infrastruktur bukannya tanpa tantangan. Tahun kedua pemerintahan, Pemprov Bengkulu harus berhemat anggaran karena terkena dampak pemangkasan Transfer Keuangan Daerah (TKD) mencapai Rp 347,9 miliar. Tahun 2005, Pemprov Bengkulu menerima TKD Rp 1,75 triliun. Tahun ini (2026), jatah TKD untuk Bengkulu turun menjadi Rp 1,40 triliun.
Kondisi ini ibarat gempa anggaran bagi Pemprov Bengkulu. Angka Rp 347,9 miliar tersebut cukup besar untuk ukuran Bengkulu. Namun demikian pembangunan tetap harus berjalan. Masyarakat tetap tidak mau menerima jalan-jalan berlubang. Di sinilah tantangan Helmi – Mian yang sesungguhnya.
Di Tengah efisiensi dan pemanagkasan TKD, Pemprov Bengkulu juga harus menghadapi tantangan lain yaitu menekan belanja pegawai hingga maksimal 30 persen dari total belanja APBD di luar tunjangan guru. Hal ini sesuai ketentuan pasal 146 ayat (1) UU No 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah. Penyesuaian belanja pegawai maksimal 30 persen ini dilakukan hingga tahun 2027 atau 5 tahun sejak UU ditetapkan.
Maksimalkan Dana APBD
Secara umum, Pemprov Bengkulu memaksimalkan dana APBD untuk merealisasikan progam pembangunan selama setahun terakhir. Di bidang infrastruktur jalan dan bangunan di kabupaten/kota dialokasikan anggaran Rp 606 miliar, terdiri Rp 516 miliar untuk rekonstruktur dan rehabilitasi jalan dan Rp 90 miliar untuk sarana/prasarana kabupaten kota.
Capaian lainnya meliputi juga bidang Kesehatan yaitu pengadaan 130 unit mobil ambulance untuk Masyarakat Proivnsi Bengkulu. Ditambah Rp 44,4 miliar untuk mendukung program JKN yakni BPJS gratis.
Untuk mendukung sektor kebersihan, Pemprov juga mengalokasikan anggaran Rp 6,4 miliar untuk pengadaan mobil sampah dan container bak sampah kepada kabupaten/kota. Kemudian Rp 3 miliar untuk mendukung pembukaan jalan cetak sawah sepanjang 6,9 KM di Desa Banjar Sari Pulau Enggano Kabupaten Bengkulu Utara, dan pembangunan jaringan perpipaan cetak sawah di Desa Tanjung Gelang Kecamatan Kota Padang Kabupaten Rejang Lebong sebesar Rp 2,5 miliar.
Menarik Dana APBN
Ibarat kata pepatah di mana ada kemauan di situ ada jalan. Di Tengah keterbatasan anggaran dan sejumlah tantangan, kepemimpinan Helmi Hasan – Mian masih mampu membuat capaian-capaian.
Sadar dana APBD yang sangat terbatas, Helmi – Mian mengincar dana APBN. Dana-dana APBN yang berhasil ditarik ini melebihi jumlah dana transfer yang dikurangi. Dana-dana APBN inilah yang berperan menggerakkan perekonomian Bengkulu selama satu tahun terakhir.
Adapun dana APBN yang berhasil ditarik selama tahun 2025 yang paling besar adalah program Makan Bergizi Gratis yang hampir mencapai Rp 1 triliun atau sekitar Rp 82 miliar per bulan. Program pembangunan SMA Unggul Garuda di Rejang Lebong sebesar Rp 200 miliar, survei dan desain cetak sawah sebesar Rp 156 miliar, pembangunan irigasi di dua kabupaten sebesar Rp 2 miliar, perbaikan jalan Pasar Nglam – Pasar Seluma – Pasar Talo sebesar Rp 34 miliar, preservasi jalan Air Muring – SP3 sebesar Rp 16,7 miliar, pembangunan Kawasan transmigrasi sebesar Rp 5,7 miliar.
Selain itu, Pemprov Bengkulu juga berhasil mendapatkan dua proyek dari program pusat yaitu pembangunan sekolah rakyat. Ada dua lokasi untuk sekolah rakyat yaitu Kota Bengkulu dan Kabupaten Kaur dengan total nilai sekitar Rp 504 miliar. Kemudian pembangunan kampung Nelayan Merah Putih di Kabupaten Kaur sebesar Rp 20,5 miliar.
Harapan Kedepan
Memasuki tahun kedua masa pemerintahan Gubernur Helmi Hasan dan Wagub Mian, Masyarakat menaruh harapan adanya peningkatan roda perekonomian melalui perbaikan infrastuktur, pembukaan lapangan kerja, peningkatan daya beli Masyarakat, pengentasan kemiskinan dll.
Salah satu harapan tersebut adalah segera berlanjutnya pembangunan jalan tol Bengkulu – Lubuk Linggau yang sekarang terhenti di Taba Penanjung. Yang diharapkan Masyarakat sebetulnya adalah “memangkas” pegunungan Bukit Barisan antara Taba Penanjung – Kepahiang. Itulah penghalang utama pergerakan arus barang dan jasa dari Bengkulu ke arah Sumsel yang lebih dinamis.
Apabila jalan tol Bengkulu – Curup – Lubuk Linggau sudah menyatu, maka hal itu akan menjadi penggerak utama pergerakan perekomian yang memperlancar arus barang dan jasa. Terutama pengangkutan komoditi pertanian, perkebunan, pertambangan dan perikanan.
Jalan tol bukan hanya memangkas jarak, tapi juga meringkas waktu perjalanan yang berarti juga menekan efektifitas dan efisiensi. Harapan Masyarakat akan jalan tol ini sudah diakomodir oleh pemerintah pusat melalui Permenko Bidang Perekonomian Nomor 16 tahun 2025 tentang Perubahan Kedelapan Atas Permenko Nomor 7 Tahun 2021 tentang Proyek Strategis Nasional. Regulasi yang diteken oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto pada 24 September 2025 itu menetapkan pembangunan jalan tol Bengkulu – Curup – Lubuk Linggau masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) setelah sebelumnya sempat dikabarkan akan dibatalkan.
Selain itu, harapan lain tentu saja menyangkut stabilitasasi alur Pelabuhan Pulau Baai yang sangat vital sebagai pintu masuk penangkutan BBM serta peningkatan Bandara Fatmawati Sukarno sebagai pintu gerbang udara Provinsi Bengkulu. (*)
Nostalgia Berjalan Kaki ke Sekolah
WhatsApp Cinta Terbuka – Mari Buka Mata Hati: Minyak BMP Bukan Musuh, Tapi Peluang Emas Kita!
Magnifica Humanitas sebagai Seruan Moral di Tengah Revolusi AI
